AKADEMI AKUNTANSI YKPN
1. Mengapa pegelolaan organisasi atau
perusahaan harus berbasis Etika?
➜Karena Etika
sebagai rambu-rambu dalam suatu organisasi untuk dapat membimbing dan
mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji atau benar sehingga
akan menghadirkan citra organinsasi yang bagus. Organisasi yang berbasis etika akan menghasilkan suasana yang kondusif ,tidak
merugikan organisasi lain, dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku yang selanjutnya organisasi akan bertahan dalam
waktu yang lama karena adanya kepercayaan dari masyarakat maupun
anggotanya.
2. Jelaskan Pertanggungjawaban yang tidak berbasis Etika ! Berikan Contoh!
➜ Pertanggungjawaban yang tidak berbasis etika adalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pedoman prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi. Yang selanjutnya akan berakibat kepada keuntungan yang menurun atau bahkan rugi dan kinerja organisasi yang tidak akan bertahan dalam waktu yang lama hal ini dikarenan tidak adanya kepercayaan dari konsumen.
Contoh:
- Penjualan produk ke luar negeri yang sudah terbukti merusak kesehatan dan tidak diperbolehkan didalam negeri
- Mengambil barang-barang kantor untuk dibawa pulang
- Berbohong dengan alasan sakit untuk menutupi pekejaan yang tidak beres
- Perusahaan membayar upah pekerja yang rendah dibeberapa negara berkembang untuk membuat sepatu mereka yang berharga tinggi
- Penipuan produk yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan
- Penjualan produk yang sudah kadarluwarsa
3. JelaskanPrinsip-prinsip pengelolaan organisasi
berbasis etika!
- Prinsip Keindahan
Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang
mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Misalnya dalam berpakaian,
penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk
bekerja.
- Prinsip Persamaan
Setiap manusia
memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan
dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak
diskrminatif atas dasar apapun.
- Prinsip
Kebaikan
Prinsip ini mendasari
perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi
dengan lingkungannya. Misalnya: hormat-menghormati, kasih sayang, membantu
orang lain, dan sebagainya.
- Prinsip Keadilan
Pengertian keadilan
adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa
yang semestinya merekaperoleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang
untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yangmenjadi
hak orang lain.
- Prinsip Kebebasan
Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan
individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri
sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak oranglain.
- Prinsip
Kebenaran
Kebenaran biasanya
digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang
logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran
itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat.
; 4. Mengapa capaian keuntungan suatu perusahaan tidak cukup untuk mengukur keberhasilan perusahaan ?
➜Capaian
keuntungan suatu perusahaan tidak cukup untuk mengukur keberhasilan perusahaan
karena keberhasilan perusahaan dikatakan berhasil bila mampu memberikan
kepuasan terhadap konsumen dan memberikan kesejahteraan bagi karyawannya Selain
itu kita harus melakukan pengukuran pada beberapa faktor lainnya, misalnya:
a. Performa kepuasan
pelanggan. Jika perusahaan tidak mampu menjaga kepuasan pelanggan, pelanggan
akan beralih ke perusahaan lain. Dalam jangka menengah, kondisi ini akan
berdampak pada penurunan penjualan dan citra perusahaan yang memburuk. Jika kondisi
ini terus terjadi, pada akhirnya bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan.
Sebaliknya, jika perusahaan berhasil menjaga kepuasan pelanggan, akan terjadi
retensi pelanggan. Dengan adanya retensi pelanggan, penjualan akan beranjak
naik (penjualan yang berasal dari pelanggan baru ditambah pelanggan
lama). Jika kondisi ini bisa diterus dipertahankan, perusahaan akan mampu
bertahan dalam jangka panjang.
b. Performa proses
internal.
Jika kita tidak mengontrol proses internal, proses akan berjalan dengan
tidak terkendali. Proses yang tidak terkendali akan berdampak pada output
produk atau jasa yang tidak sesuai keinginan pelanggan. Jika kita tidak
mengontrol efisiensi, pengeluaran akan membengkak. Pengeluaran yang membengkak
bisa mengurangi keuntungan atau bahkan mengakibatkan kerugian pada perusahaan.
c. Performa
pembelajaran.
Jika kita tidak mendidik karyawan dengan baik, dampaknya karyawan menjadi
kurang kompeten. Karyawan yang kurang kompeten dapat mengakibatkan proses
produksi dan atau jasa berjalan dengan tidak baik sehingga output produk
menjadi kurang bermutu. Output produk yang kurang bermutu bisa
mengakibatkan pelanggan tidak puas, dan akhirnya pelanggan pindah ke produk
lain. Jadi ukuran
Keberhasilan Perusahaan harus dilihat dari banyak aspek yang saling
mempengaruhi satu sama lain
5. Jelaskan apa yang akan terjadi jika pengelolaan perusahaan tidak mengindahkan prinsip Good Corporate Governance !
➜ Yang akan terjadi jika pengelolaan perusahaan tidak mengindahkan Prinsip GCG yaitu Strategi yang buruk (CG yang buruk) akan membuat perusahaan
menghadapi kesulitan dalam memenuhi tanggungjawab ekonomi dan etika
terhadap stakeholders, termasuk pemegang sahan dan karyawan.
Contoh lain yaitu, terjadinya kredit macet dan
rendahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri serta rasa ketakutan pada
pihak pemilik perusahaan akan datangnya produk asing ke pasar dalam negeri
merupakan suatu indikasi bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia tidak siap
bersaing di pasar global (Syakhroza, 2000). Untuk itu tampaknya diperlukan
upaya yang terpadu untuk mengupayakan peningkatan daya saing nasional dimana
dalam hal ini upaya tersebut melibatkan pemerintah dan pengusaha secara
bersama. Upaya peningkatkan daya saing berdasarkan perspektif good governance
(GG), good corporate governance (GCG), Balanced Scorecard (BSC) dan etika
bisnis merupakan konsep yang dinilai relevan dalam dinamika pengukuran kinerja
di Indonesia seiring dengan upaya pemerintah untuk memacu kinerja perusahaan
baik perusahaan milik pemerintah (BUMN), perusahaan publik maupun perusahaan swasta
nasional (BUMS). Dalam GG,GCG, BSC dan Etika bisnis seluruh sumber daya yang
dimiliki menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja organisasi dengan
berlandaskan moral yang kuat yaitu diawali dengan keinginan untuk mengindahkan
nilai etis dalam berbisnis. Kata kunci: good corporate governance, etika
bisnis, daya saing
6. Mengapa Governance sistem sangat penting dalam mendukung implementasi Good Corporate Governance?
➜Governance system sangat penting untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance (GCG) karena :
- Untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan guna memenangkan kompetisi Global.
- Untuk menghindari fraud dan KKN.
- Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar good corporate governance yaitu :
1) Transparency (keterbukaan
informasi). Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.
2) Accountability (akuntabilitas). Yaitu kejelasan
fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3) Responsibility (pertanggungjawaban). Yaitu kesesuaian
(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang
sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4) Fairness (kesetaraan dan
kewajaran) .Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder
yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui
supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen
terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan
peraturan yang berlaku.
7. Berikan Contoh Governance Sistem!
➜Contoh
Kasus Echical Governance
Permasalahan di dalam pemerintahan yang berhubungan dengan etika governance adalah KKN. KKN adalah adalah sebuah singkatan yang terdiri dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun contoh kasus yang tejadi di dalam pemerintahan daerah, sebut saja kasus Ratu Atut terkait penyuapan penanganan sengketa pilkada Lebak.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan bahwa KPK telah menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak. Hal itu disampaikan Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013). "Telah ditemukan lebih dari 2 alat bukti untuk tetapkan atau meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dari bukti, KPK secara solid dan utuh memutuskan meningkatkan, menetapkan, Atut Chosiyah, Gubernur Banten, selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak Banten," kata Abraham. Abraham mengungkapkan pada Kamis (12/12/2013) pekan lalu bahwa KPK telah melaksanakan ekspose secara luas antara pimpinan KPK, penyidik, dan satgas. "Dalam ekspose yang dilakukan tanggal 12 Desember, hari Kamis, telah disepakati dengan berbagai bentangan alat bukti dari penyidik dan satgas," katanya. Atut, kata Abraham, dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. "Kenapa juncto? Karena dalam kasus itu, tersangka Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu, yaitu TCW (adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana) dalam kasus penyuapan Ketua MK Akil Mochtar," ujar Abraham.
Permasalahan di dalam pemerintahan yang berhubungan dengan etika governance adalah KKN. KKN adalah adalah sebuah singkatan yang terdiri dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun contoh kasus yang tejadi di dalam pemerintahan daerah, sebut saja kasus Ratu Atut terkait penyuapan penanganan sengketa pilkada Lebak.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan bahwa KPK telah menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak. Hal itu disampaikan Abraham dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013). "Telah ditemukan lebih dari 2 alat bukti untuk tetapkan atau meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dari bukti, KPK secara solid dan utuh memutuskan meningkatkan, menetapkan, Atut Chosiyah, Gubernur Banten, selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa pilkada Kabupaten Lebak Banten," kata Abraham. Abraham mengungkapkan pada Kamis (12/12/2013) pekan lalu bahwa KPK telah melaksanakan ekspose secara luas antara pimpinan KPK, penyidik, dan satgas. "Dalam ekspose yang dilakukan tanggal 12 Desember, hari Kamis, telah disepakati dengan berbagai bentangan alat bukti dari penyidik dan satgas," katanya. Atut, kata Abraham, dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. "Kenapa juncto? Karena dalam kasus itu, tersangka Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu, yaitu TCW (adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana) dalam kasus penyuapan Ketua MK Akil Mochtar," ujar Abraham.
8. Sejarah Singkat pembentukkan COSO
➜COSO Didirikan tahun
1985 untuk mensponsori/ membiayai The National Commission on Fraudulent
Financial Reporting (The Treadway Commission). Treadway Comission ini dibentuk
untuk menginspeksi, menganalisa, dan membuat rekomendasi tentang apa yang
terjadi pada saat itu, yaitu terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaporan
keuangan perusahaan (fraudulent financial reporting). Kemudian The Treadway
Commission merekomendasikan agar organisasi-organisasi sponsor tersebut (AICPA,
AAA, FEI, IMA dan IIA) bekerjasama untuk mengembangkan pedoman yg terintegrasi
atas pengendalian internal. Dan akhirnya 5 organisasi ini membentuk sebuah
komite yang saat ini dikenal dengan sebutan The Committee of Sponsoring
Organizations of The Treadway Commission (COSO).
Treadway Commission sendiri dibentuk setelah terjadinya kegagalan bisnis oleh perusahaan keuangan yang sangat terkenal yaitu Savings and Loan (S&L).
Treadway Commission sendiri dibentuk setelah terjadinya kegagalan bisnis oleh perusahaan keuangan yang sangat terkenal yaitu Savings and Loan (S&L).
9. Apa yang harus dilakukan agar Sistem Pengendalian Interen dapat dibuktikan &diuji implementasinya?
➜Yang harus dilakukan adalah mendokumentasikan semua tindakan
dan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi misalnya, melalui laporan keuangan yang selanjutnya dilakukan
pemeriksaan atau audit .
Dengan adanya SPI ini maka
laporan keuangan akan mencapai
pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena
seluruh penyelenggara, mulai dari pimpinan hingga pegawai , akan melaksanakan
tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi
penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian.
10. Elemen-elemen Sistem Pengendalian Interen
menurut COSO
·
Lingkungan Pengendalian
Menetapkan corak suatu
organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian
orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk
semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur yang
menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari
orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut.
·
Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis
terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar
untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan
laporan keuangan adalah identifkasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko
yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan
PABU.
·
Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut
membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko
dalam pencapaian tujuan entitas.
·
Informasi Dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan,
dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang
melaksanakan tanggung jawab mereka.
·
Pemantauan / Monitoring
Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja
pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan
operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini
dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi
secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.
Sumber:
http://waldemarparulian.blogspot.co.id/2016/10/governance-system-dan-contoh-kasus.html?view=timeslide

Komentar
Posting Komentar